Teror Fundamentalis dan Peran Negara

Oleh Fajar Kurnianto

“Dan, negara, yang salah satu fungsinya adalah menjadi payung buat semua warga yang berbeda paham dan keyakinan, ternyata kerap kali dengan mudahnya terkooptasi oleh kelompok-kelompok berpaham keagamaan tertentu yang mengatasnamakan mayoritas namun sesungguhnya hanya menggeneralisasi.”

Demokrasi senantiasa menjamin kebebasan mengekspresikan paham keagamaan yang diyakini oleh setiap individu. Maka, menjadi pertanyaan besar ketika di negeri yang demokratis seperti Indonesia, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan agama setiap individu kerap kali mendapat kecaman, tudingan, bahkan klaim-klaim “sesat-menyesatkan.” Menjadi pertanyaan pula ketika klaim-klaim itu dibiarkan leluasa oleh Negara sehingga berujung pada terjadinya tindak anarkis oleh para pengklaim itu.

Relasi Pesantren dan Politik di Indonesia

oleh: Drs. Asyuri, M.Ag

Bebicara soal pesantren dan politik, maka tak lepas terkait dengan Islam dan umatnya, sementara umat Islam pernah ada semacam anjuran dari para tokohnya (meski jumlahnya minoritas) agar tidak mencampurkan agama dengan politik terutama di Indonesia pada tahun 1980-an. Sehingga ada kesan bahwa umat Islam tak perlu berpolitik, apalagi dalam masyarakat pesantren, sehingga soal itu orang Islam dan para tokohnya menjadi phobi bicara soal politik. Dari sini muncul pertanyaan, benarkah umat Islam berhenti berpolitik terutama dikalangan pesantren? Dan benarkah pesantren selama ini tak kenal politik atau tak pernah berpolitik? Model politik yang bagaimana yang dilakukan pesantren, high politic atau low politic?

Ekonomi Kerakyatan Dalam Dinmika Perubahan

oleh: Adi Sasono (*) (**)

Titik Balik Peradaban Manusia
Dalam bukunya berjudul “The Turning Point”, Fritjof Capra menyampaikan bahwa dewasa ini sedang dipertanyakan tentang otoritas pada tingkat global mengapa negara dunia ketiga disebut sebagai “tertinggal” dari negara-negara industri. Apa kriteria ketertinggalan itu, dari mana mengukurnya, dan siapa yang menentukannya.

Semakin banyak pemimpin negara ketiga yang memahami dengan jelas krisis multidimensi yang dialami negara-negara di belahan bumi utara, dan menolak dengan tegas usaha-usaha mereka untuk mengekspor masalah itu ke belahan bumi selatan. Bahkan beberapa pemimpin negara ketiga mendiskusikan bagaimana negara-negara di belahan bumi selatan mungkin mengurangi derajat ketergantungan dari belahan bumi utara untuk membangun sendiri berbagai pola ekonomi dan teknologi kontekstual yang cocok dengan masyarakat di belahan bumi selatan.

Harapan Pada UU ITE; Bukan Sekedar Masalah Pornografi

Masih banyak orang yang belum paham benar apa sih yang diatur oleh UUITE itu. Padahal sudah disediakan situsnya dan sekalian forumnya untuk bertanya.Kebanyakan orang masih mengira bahwa UUITE mengatur soal pemblokiran situs porno semata, bahkan dari acara Perspektif Wimar di ANTV dengan narasumber Menkominfo ada yang mengira UUITE itu adalah UU Pornografi.Tidak heran banyak yang memberi respon reaktif. Bahkan pembahasan di milis milis dan postingan di Blog-Blog banyak yang over-reaktif dengan membahas kekhawatiran pemblokiran situs porno terhadap kebebasan berekspresi.

Sebelum saya membahas pemblokiran situs porno saya ingin lebih dulu membahas peran UUITE dengan bahasa yang tidak terlalu hukum (karena saya juga bukan orang hukum) dan juga tidak terlalu teknis. Saya akan ambil sebuah contoh kasus. Tanggal 31 maret kemarin pasti banyak diantara karyawan yang diwajibkan mengisi laporan pajak tahunan (SPT) dan melaporkannya. Ini kali pertama, tahun lalu belum seperti sekarang. Saya juga sempat ngantri di kantor layanan pajak Matraman dengan nomor antrian 1260, padahal ketika saya sampai jam 2 siang, antrian baru sampai 1014. Banyak diantara yang antri berasal dari kantor yang memiliki akses Internet dan bahkan ada beberapa yang download formulir isian pajak dari website kantor Pajak.

Arah Gerakan Kita!!: Derap Langkah dan Kibar Panji

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan mahasiswa mengalami masa dipersimpang jalan. Banyak pihak beropini bahwa terjadi kemunduran “kualitas” gerakan mahasiswa, bila dibandingkan angkatan gerakan mahasiswa yang sekarang jadi pejabat negeri ini. Dalam hal ini tentunya secara umum tidak terkecuali menimpa Ikatan, namun dengan beberapa kekhususan akar masalah. Kondisi yang demikian tidak terlepas dari dua hal. Pertama, IMM sebagai organisasi otonomi Muhammadiyah, mendapatkan dukungan fasilitas dan modalitas, yang justru menjebak Ikatan pada bentuk-bentuk organisasi formal. Tidak berani kritis.

Pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam memposisikan Ikatan pun cenderung berparadigma struktur-fungsional. Ikatan –diharapkan- sebagai organisasi persemaian kader bagi Muhammadiyah, tidak lebih. Kritik yang disampaikan oleh IMM dianggap sebagai anomali dari sistem yang tertata dengan baik. Pernah pada suatu kali seorang kader bercerita bagaimana ia di kritik oleh pejabat Muhammadiyah, karena sering mengkritik Muhammadiyah dan AUM, yang justru sudah di kritik Ahmad Dahlan. “Kamu pasti di kos bacanya Marx. Bagaimana Muhammadiyah dapat maju kalau bacaannya penindasan-penindasan macam itu”. Bila “kemajuan” bagi Muhammadiyah berarti dengan menjadi penindas baru di negeri ini atas nama gerakan kemanusiaan, maka IMM harus menjadi gerakan pertama yang menentangnya atas nama Islam.

Kebijakan Karitatif dan Masa Depan Sukoharjo

Tidak dapat dipungkiri mengenai maraknya aksi massa mengusung tuntutan kepada pemerintah Indonesia mengenai pendidikan dan kesehatan gratis. Dari organisasi kepemudaan, ormas hingga LSM yang menyuarakan aspirasi mewakili suara akar rumput masyarakat. Saat pendidikan dan kesehatan gratis menjadi ‘mimpi mahal’ banyak daerah di Indonesia, maka patut kiranya memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan pemerintah daerah Sukoharjo yang telah mengeluarkan kebijakan pendidikan dari SD hingga SMA/SMK dan kesehatan gratis. Bahkan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) juga gratis.

Kebijakan pendidikan gratis yang dikeluarkan mulai tanggal 2 Januari 2007 diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun. Kebijakan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Sukoharjo sehat tahun 2010. Sebuah langkah baik dalam mengembangkan, memajukan dan membangun sumber daya manusia kabupaten Sukoharjo.

Pilgub 2008: Tak Berani Berharap?

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya. Sejarah menunjukkan bahwa perjalanan implementasi demokrasi di Indonesia amatlah beragam. Sejak masa Soekarno hingga Soeharto, demokrasi ditengarai berjalan dengan praktik otoritarian. Setelah reformasi, keran kebebasan komunikasi dan berorganisasi serta gerakan aspirisari rakyat mulai terbuka. Demokrasi memulai babakan baru. Rakyat merasa inilah saatnya untuk mewujudkan identitas bangsa yang tertuang dalam undang-undang dasar. Kesejahteraan, kerakyatan dan keadilan bagi semua.

Meski demikian, masih terdapat endapan dari sistem sebelumnya yang tetap berjalan. Dalam ruang-ruang pendidikan, sistem ekonomi, praktik politik hingga pandangan mengenai “kesatuan” republik Indonesia. Kebebasan berbicara memang terbuka, tapi tidak dilandasi keberanian bertindak. Tuduhan-tuduhan mudah dilontarkan, tetapi hukum tetap saja bisu. Bahkan, untuk berharap sekalipun rakyat tidak lagi memiliki keberanian. Maka demikianlah korupsi tetap berlaku, penindasan tetap dilakukan dan konflik tetap berjalan. Memakan korban rakyat kecil yang berpartisipasi dalam tata pemerintahan dan suksesi politik yang katanya demokratis ini.